HULU SUNGAI TENGAH – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar kegiatan Sosialisasi pendidikan Politik bagi Organisasi Perempuan, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan melibatkan 80 peserta dari 17 organisasi perempuan dalam kegiatan literasi politik, yang membahas sistem politik, partisipasi warga negara, serta isu kesetaraan gender.
Kegiatan digelar sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas perempuan.
Rendahnya literasi politik, stereotip gender, dan terbatasnya akses informasi masih menjadi tantangan yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten HST.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena keterlibatan perempuan dalam proses politik berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten HST M Rusdiyanto mengatakan, partisipasi perempuan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.
Menurutnya, keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan.
“Perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan,” ujarnya, Rabu (17/6/2026) di Barabai.
Peningkatan literasi politik juga dinilai penting, di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap disertai penyebaran hoaks dan disinformasi.
Kemampuan berpikir kritis menjadi bekal bagi masyarakat, untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus menghindari pengaruh informasi yang menyesatkan.
Bupati HST Samsul Rizal menilai, kesetaraan gender tidak cukup diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan akses yang setara bagi perempuan.
“Perempuan perlu memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan,” ucap Bupati, saat membuka kegiatan sosialisasi.
Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi, terutama melalui peran mereka di lingkungan keluarga. Nilai-nilai toleransi, partisipasi, dan kepedulian terhadap persoalan publik dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga.
Pandangan serupa disampaikan salah seorang peserta, Norkhalis Faujannah. Ia mengaku baru menyadari bahwa kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari ekonomi, kesehatan hingga pendidikan.
“Dulu saya berpikir urusan negara terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sekarang saya memahami bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga memengaruhi kesempatan kerja, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Ia berencana membagikan pemahaman tersebut kepada lingkungan sekitarnya agar semakin banyak perempuan yang menyadari pentingnya keterlibatan dalam isu-isu publik.
Sementara itu, Nor Habibah Rahmah dari Fatayat NU menilai pemahaman politik yang baik dapat menghilangkan anggapan bahwa politik merupakan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat.
Menurutnya, perempuan perlu menjadi kelompok yang sadar, kritis, dan aktif menyampaikan aspirasi agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam pembangunan daerah.
Melalui penguatan literasi politik, pemerintah daerah berharap semakin banyak perempuan yang berani terlibat dalam organisasi, forum publik, maupun proses pengambilan kebijakan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif dan representatif. (mdr)
