Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027 yang menekankan efisiensi dan prioritas pembangunan di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah.
Kegiatan berlangsung pada Kamis, (9/7/2026), di Gedung DPRD HST Lantai II, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh pimpinan dewan dan dihadiri oleh seluruh anggota legislatif serta jajaran eksekutif daerah. Penyampaian dokumen perencanaan ini dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyerahkan rancangan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Juli.
Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menegaskan bahwa seluruh kebijakan fiskal yang disusun merupakan hasil penyelarasan dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pusat, provinsi, maupun prioritas lokal yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Kita susun dalam kerangka penyelarasan dan sinergitas kebijakan, dengan alokasi anggaran yang ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan,” ujar Samsul Rizal saat menyampaikan rancangan anggaran.
Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada tahun mendatang dipatok sebesar Rp1,46 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp296,06 miliar dibandingkan target pada APBD tahun berjalan 2026 akibat adanya penyesuaian alokasi dana transfer.
Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik tipis menjadi Rp259,14 miliar atau bertambah Rp125 juta. Sementara itu, Dana Transfer diproyeksikan turun menjadi Rp1,07 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp15,5 miliar.
Menyesuaikan dengan kapasitas fiskal tersebut, total pagu belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,90 triliun atau turun Rp308,31 miliar dari tahun sebelumnya. Komposisi belanja didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp1,48 triliun, disusul belanja modal Rp216,04 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp196,97 miliar.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam membagi skala prioritas mengingat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas. Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan anggaran belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan ideal yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
Oleh karena itu, tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkesinambungan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak”.
Fokus pembangunan akan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi yang inklusif, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Dengan selisih antara pendapatan dan belanja, terjadi defisit anggaran sebesar Rp450,5 miliar. Kesenjangan ini direncanakan akan ditutup melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, sehingga neraca keuangan dapat kembali seimbang atau nihil.
Samsul Rizal berharap proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan lancar guna mencapai kesepakatan akhir paling lambat minggu kedua bulan Agustus mendatang. Masukan dan saran konstruktif dari Dewan sangat dinantikan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan ini.
“Kami berharap melalui sinergi ini, rancangan dapat disempurnakan menjadi dokumen perencanaan yang solid demi terwujudnya HST yang religius, sejahtera, dan bermartabat,” tutup Bupati. ( MDR )
