HULU SUNGAI TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Focus Group Discussion (FGD), untuk mensinkronisasikan regulasi dan mempercepat pengadaan lahan Gerai Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi kerakyatan.
Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten HST pada Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati HST, para asisten, jajaran Kepala SKPD, Dandim 1002/HST, serta seluruh Camat se-Kabupaten HST untuk merumuskan solusi atas kendala lapangan.
Kepala Dinas PMD Kabupaten HST Eddy Rahmawan mengatakan, identifikasi aset selama enam bulan terakhir mencakup lahan desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Hingga saat ini, tercatat 16 gerai telah berhasil dibangun, sementara puluhan desa lainnya masih dalam tahap negosiasi harga, maupun pencarian lahan yang sesuai kriteria teknis.
Eddy menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada beberapa desa, untuk membeli lahan yang harganya melambung tinggi.
“Kami melaporkan bahwa pembelian tanah menjadi kebijakan krusial bagi pemerintah desa yang tidak memiliki aset memadai guna mendukung Program Strategis Nasional ini,” ujar Eddy.
Bupati HST Samsul Rizal menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
Program ini diyakini mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, menurunkan inflasi, serta memperluas lapangan kerja baru bagi pemuda dan penyandang disabilitas di tingkat desa.
Guna memastikan kelancaran program, Bupati menginstruksikan percepatan perubahan APB Desa tahun anggaran 2026, agar alokasi belanja modal pengadaan tanah segera tersedia.
Target penyelesaian perencanaan perubahan RKP Desa dipatok pada Mei 2026, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Terkait kendala ketersediaan lokasi, pemerintah daerah berkomitmen mencari alternatif solusi bagi desa yang memiliki keterbatasan lahan maupun kemampuan finansial.
Sinergi antara Danramil, Babinsa, dan Pembakal terus diperkuat, untuk memastikan setiap desa mendapatkan titik lokasi strategis dengan luas minimal 1.000 meter persegi.
Bupati Samsul Rizal menekankan, pentingnya semangat gotong royong agar Kabupaten HST mampu menjadi pelopor ekonomi desa yang berdaya saing di Kalimantan Selatan.
“Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan komitmen kolektif demi kemajuan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat,” tegas Samsul Rizal.
Forum diskusi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan koordinasi lebih intensif, dalam memetakan sisa 28 desa yang belum melaporkan status kesiapan lahannya.
Bupati Pemerintah Kabupaten HST optimis bahwa melalui sinkronisasi regulasi yang tepat, pembangunan fisik gerai pergudangan dapat segera terealisasi di seluruh pelosok Bumi Murakata. (mdr)
