Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah taktis meredam lonjakan inflasi daerah yang dipicu oleh gelombang perayaan tradisi keagamaan masyarakat.
Peninjauan lapangan secara langsung tersebut dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di Pasar Keramat Barabai pada Senin, (10/8/2026).
Kehadiran orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini didampingi langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jajaran instansi vertikal yang turut hadir meliputi Danrem, Danlanal, Kepala BIN Daerah, Kajati, serta perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Langkah peninjauan darurat ini diambil menyusul data statistik yang menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada posisi ketiga penyumbang inflasi tertinggi di Kalsel setelah Kotabaru dan Tanah Laut.
Lonjakan angka inflasi lokal tersebut ternyata didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat dalam menyambut bulan suci Maulid Nabi Muhammad SAW.
Perayaan Maulid di wilayah ini tidak dilaksanakan secara serentak, melainkan digelar secara bergilir dan berurutan di seluruh desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Rangkaian tradisi bergilir ini menciptakan siklus permintaan pasar yang panjang terhadap berbagai komoditas penting termasuk minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya.
Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pola konsumsi musiman ini menjadi faktor utama lonjakan harga di tingkat pedagang lokal. “Hari ini kita meninjau Barabai karena daerah ini termasuk penyumbang inflasi ketiga setelah Kotabaru dan Tanah Laut, di mana lonjakan dipicu kebutuhan beras serta komoditas lain untuk persiapan bulan Maulid yang dilakukan bergilir sekabupaten,” ujar Gubernur H. Muhidin.
Guna mengendalikan gejolak harga tersebut, pemerintah daerah menyiapkan skema suplai khusus komoditas pangan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Intervensi tersebut dinamakan beras “Mayang Bupati” yang dipastikan bukan merupakan bentuk operasi pasar konvensional melainkan kebijakan stabilisasi mandiri.
Kebijakan strategis ini dirancang agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa terbebani lonjakan harga pasar yang tidak wajar. “Beras Mayang Bupati ini akan disuplai dengan harga sepuluh ribu rupiah dan pedagang dilarang menaikkan harga demi menjaga daya beli masyarakat selama musim perayaan,” tegasnya.
Koordinasi intensif segera dilakukan bersama Perum Bulog agar distribusi pasokan beras khusus tersebut dapat menjangkau seluruh titik pasar secara cepat dan tepat sasaran.
Sinergi lintas sektoral yang solid ini diyakini mampu menekan angka inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Hulu Sungai Tengah secara berkelanjutan. ( MDR )
