Hulu Sungai Tengah – Urusan retribusi, antrean pelayanan hingga layanan keimigrasian di Hulu Sungai Tengah (HST) mulai diarahkan lebih cepat dan praktis melalui sistem digital.
Gebrakan tersebut diperkenalkan dalam apel gabungan Pemkab HST di Halaman Kantor Bupati HST, Senin (7/9/2026), yang sekaligus menjadi momentum peluncuran sejumlah inovasi pelayanan, penguatan kerja sama keimigrasian, serta dukungan perangkat transaksi elektronik dari Bank Kalsel.
Bupati HST Samsul Rizal menyebut pembaruan layanan menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah membangun tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan itu terlihat dari hadirnya Gelora, singkatan dari Gerakan Layanan Online Retribusi, yang digagas Dinas Perdagangan HST. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat elektronik untuk merekam transaksi dan mencatat penerimaan retribusi secara lebih tertib.
Dengan pola baru itu, transaksi retribusi di lapangan diharapkan berlangsung lebih cepat sekaligus mengurangi celah kesalahan dalam pencatatan. Data transaksi yang terdokumentasi secara elektronik juga dapat memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Di sektor investasi, DPMPTSP HST meluncurkan Jempol LKPM atau Jemput Bola Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Inovasi tersebut dirancang untuk mendekatkan pendampingan pelaporan kepada pelaku usaha sehingga kewajiban administrasi investasi tidak menjadi beban yang berlarut.
DPMPTSP juga memperkenalkan MPP HST Klik. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengambil nomor antrean secara online sehingga waktu tunggu di Mal Pelayanan Publik dapat ditekan dan alur pelayanan menjadi lebih teratur.
Perubahan serupa diterapkan pada akses layanan keimigrasian. Pemkab HST menandatangani kesepakatan bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan serta perjanjian kerja sama dengan Kantor Imigrasi III Non TPI Balangan.
Kerja sama tersebut memungkinkan layanan keimigrasian dihadirkan melalui MPP HST. Masyarakat tidak lagi harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan akses terhadap layanan yang berkaitan dengan keimigrasian.
“Ini masyarakat akan semakin dimudahkan dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian tanpa harus menempuh jarak yang lumayan jauh,” kata Samsul Rizal.
Tak berhenti pada inovasi layanan, Pemkab HST juga memperkuat ekosistem transaksi digital melalui dukungan Bank Kalsel. Sebanyak 10 unit mesin Smart EDC diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menunjang transaksi elektronik.
Perangkat tersebut diharapkan membantu mempercepat pembayaran, memperkuat pencatatan transaksi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi pun mulai ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
Rangkaian agenda itu menjadi sinyal bahwa pembenahan pelayanan publik di HST mulai bergerak dari pola konvensional menuju layanan yang lebih terintegrasi. Tantangannya kini bukan hanya meluncurkan inovasi, tetapi memastikan sistem tersebut benar-benar aktif, mudah digunakan, dan konsisten memberi manfaat bagi masyarakat.
Samsul Rizal mengajak seluruh aparatur daerah menjaga semangat pengabdian dan terus berinovasi dalam menjalankan tugas. Pemerintah daerah berharap transformasi tersebut mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya HST yang lebih maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. (MDR)
