Hulu Sungai Tengah – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD.
Penyampaian nota pengantar tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten HST pada Jumat, 7 Agustus 2026, sebagai langkah awal pembahasan Perubahan APBD (Perbup).
Samsul menjelaskan bahwa revisi ini diperlukan akibat pergeseran asumsi kerangka pendanaan dan kemampuan fiskal daerah yang tidak sesuai dengan proyeksi awal.
Target Pendapatan Daerah mengalami penyesuaian dari semula Rp1,76 triliun menjadi Rp1,74 triliun, atau turun sebesar Rp17,18 miliar.
Penurunan ini dipicu oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain yang sah, meskipun pendapatan transfer mengalami kenaikan tipis sebesar Rp10,97 miliar.
Faktor krusial lainnya adalah drastisnya penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 hasil audit, yang hanya tercatat Rp154,02 miliar.
Angka tersebut jauh lebih rendah dari asumsi awal sebesar Rp462,76 miliar, sehingga memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran.
“Dengan adanya perubahan penerimaan pembiayaan maka pembiayaan neto juga mengalami perubahan,” ujar Samsul saat memaparkan data keuangan.
Sebagai dampaknya, pagu belanja daerah harus dipangkas signifikan dari Rp2,21 triliun menjadi Rp1,89 triliun, atau berkurang hingga Rp325,89 miliar.
Efisiensi ini menyentuh hampir semua pos pengeluaran, termasuk belanja operasi yang turun Rp96,02 miliar dan belanja modal yang berkurang Rp77,38 miliar.
Belanja tak terduga juga dikurangi dari Rp44,79 miliar menjadi Rp20,68 miliar untuk menjaga keseimbangan kas daerah.
Sementara itu, belanja transfer mengalami pemotongan terbesar yakni Rp128,37 miliar, sehingga sisa plafonnya menjadi Rp91,80 miliar.
Pemerintah daerah akan menutup defisit anggaran sebesar Rp144,05 miliar menggunakan pembiayaan neto yang tersedia, dengan target surplus tetap nihil.
Melalui mekanisme relokasi anggaran, pemerintah berharap program prioritas tetap dapat berjalan lancar meski dengan sumber daya yang lebih terbatas. ( MDR )
