HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (11/9/2026).
Bupati HSS Syafrudin Noor membuka kegiatan tersebut, dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama serta bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan KKPD/KKI.
Kegiatan menjadi ruang untuk menyamakan langkah dalam memperluas penerapan transaksi pemerintah daerah secara non-tunai. Kegiatan juga mempertemukan Pemerintah Kabupaten HSS dengan Bank Indonesia, Bank Kalsel, serta perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor, Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Operasional Bank Kalsel, para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab HSS, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kepala Cabang Bank Kalsel Kandangan beserta jajaran, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, serta peserta bimbingan teknis yang terdiri dari pengelola keuangan dan bendahara pengeluaran.
Bupati HSS Syafrudin Noor menyambut baik kegiatan tersebut.
“Penerapan transaksi non-tunai melalui KKPD/KKI menjadi bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati menekankan, keberhasilan penerapan KKPD/KKI tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana transaksi digital, tetapi juga oleh pemahaman para pengguna anggaran, pengelola keuangan, dan bendahara dalam menjalankan prosesnya sesuai ketentuan.
“Ini bukan hanya tentang penggunaan sebuah kartu atau perubahan cara bertransaksi, tetapi tentang bagaimana kita terus memperbaiki cara kerja pemerintah agar pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan semakin baik,” tegasnya.
Bupati Syafrudin juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Bank Kalsel, atas dukungan dalam memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Ia berharap kerja sama yang dibangun dapat terus berjalan dan penerapan KKPD/KKI dilakukan secara bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang terlibat.
Melalui penerapan transaksi digital yang semakin baik, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih tertib dan mudah dipantau, sekaligus mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (sdp)
