HULU SUNGAI TENGAH – Pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memerlukan kesamaan persepsi, terkait peran bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada produk lokal yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
Rapat terkait pengendalian inflasi, digelar di Auditorium Setda HST, Senin (9/2/2026) pagi.
Kegiatan untuk menyelaraskan strategi, mengingat kondisi ekonomi daerah yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan.
Wakil Bupati (Wabup) HST Gusti Rosyadi Elmi menekankan, meskipun urusan inflasi sebagian besar berada di kewenangan pusat, daerah memiliki peran krusial terkait item yang menyumbang kenaikan.
“Produk seperti beras, lombok, dan ikan yang berasal dari hasil lokal memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen,” ujar Wabup.
Menurutnya, mengendalikan inflasi tidak bisa disepelekan, karena dampaknya sangat dirasakan oleh lapisan bawah masyarakat.
Kelompok miskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara mereka yang berada di ambang kemiskinan harus berhati-hati dalam setiap keputusan pembelian.
“Dampak dari inflasi yang tinggi itu akan sangat berdampak pada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang miskin dan rentan miskin,” tambahnya.
Struktur ekonomi Barabai dan wilayah HST secara keseluruhan masih menghadapi tantangan, dengan 5 persen penduduk masuk dalam kategori miskin.
Angka ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika ditambah dengan 38 persen masyarakat yang tergolong rentan miskin, kelompok yang bisa jatuh ke dalam garis kemiskinan akibat faktor tak terduga seperti sakit atau kehilangan sumber penghasilan.
Totalnya, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan terhadap kesulitan ekonomi, dengan sekitar 118.000 jiwa berada di desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Sementara itu, desil 6 ke atas menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kemampuan daya beli lebih baik, namun tetap perlu dukungan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Tujuan utama pengendalian inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat, sehingga kelompok rentan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Upaya ini membutuhkan pendekatan yang tepat sasaran, bukan langkah yang tidak sesuai dengan penyebab utama kenaikan harga.
Wabup HST mengingatkan, agar tidak melakukan tindakan yang tidak relevan dengan permasalahan yang ada.
“Misalnya, menyediakan pasar murah untuk minyak goreng, sementara penyumbang utama inflasi adalah ikan atau cabai, akan tidak memberikan dampak yang diharapkan,” sebutnya.
Data yang akurat mengenai item yang terus-menerus menjadi penyumbang inflasi harus segera disiapkan, sehingga upaya penekanan bisa dilakukan pada sektor yang tepat seperti pertanian dan perikanan.
“Contohnya, meskipun Kalsel termasuk daerah surplus beras, harga komoditas ini masih belum stabil dan memerlukan analisis mendalam terkait proses distribusi atau faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga,” terangnya.
Strategi yang diusulkan adalah melakukan operasi pasar, dan subsidi terhadap barang yang menjadi penyumbang utama inflasi, karena langkah ini lebih efektif dibandingkan pasar murah yang hanya bersifat sementara.
Pentingnya tindak lanjut terhadap hasil rapat juga menjadi poin krusial agar koordinasi tidak hanya sebatas bentuk formalitas.
Harapannya, tercapai stabilitas inflasi pada bulan depan, dengan syarat setiap keputusan dan rencana kerja diikuti dengan pemantauan dan evaluasi yang konsisten.
Tanpa tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan, rapat koordinasi hanya akan menjadi acara yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat HST. (mdr)
