Hulu Sungai Tengah – Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal memaparkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus menerima pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lantai II.
Kegiatan dilaksanakan pada Selasa (18/8/2026) siang, diikuti penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan serta tanggapan resmi Bupati atas seluruh masukan yang diajukan.
Perubahan anggaran disusun untuk menyesuaikan dinamika kebijakan, pergeseran belanja, keadaan darurat, dan kesepakatan bersama, guna menjaga kelanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,74 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp261,55 miliar serta pendapatan transfer sebesar Rp1,46 triliun.
Pagu belanja diproyeksikan mencapai Rp1,88 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan belanja wajib, sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp144,05 miliar.
Kekurangan tersebut ditutup sepenuhnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu sebesar Rp154,05 miliar, termasuk penyertaan modal Rp10 miliar, sehingga SiLPA tahun berkenaan menjadi nihil.
Rancangan ini diserahkan kepada DPRD untuk dibahas mendalam, dengan harapan dewan memberikan saran konstruktif agar peraturan yang dihasilkan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Fraksi Golkar, Gerindra, dan Demokrat sepakat menerima rancangan untuk tahap pembahasan selanjutnya, seraya menekankan efisiensi belanja, optimalisasi PAD, serta menjaga pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap terjamin.
PKS menyetujui kelanjutan pembahasan namun menyoroti penurunan anggaran 14,72% menjadi Rp1,88 triliun akibat SiLPA yang lebih rendah, dan meminta efisiensi belanja tetap tepat sasaran serta menjaga kesiapan dana tak terduga.
PAN mengapresiasi kenaikan PAD namun meminta penjelasan atas penurunan total pendapatan, serta menegaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan tidak boleh membebani masyarakat maupun dunia usaha.
NasDem menyoroti pendidikan, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta mengingatkan agar penggalian pendapatan dilakukan secara realistis tanpa menambah beban baru kepada warga.
Menanggapi masukan fraksi, Bupati Samsul Rizal menjelaskan SiLPA turun karena realisasi tahun 2025 yang telah diaudit BPK hanya Rp154,05 miliar, jauh di bawah perkiraan awal, sehingga penyesuaian anggaran menjadi langkah wajib.
Penurunan total pendapatan sebesar Rp17,18 miliar terjadi karena penurunan pada pos pendapatan lain, meskipun PAD dan pendapatan transfer justru mengalami peningkatan. Seluruh masukan dewan akan menjadi bahan pertimbangan agar perubahan APBD transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah. (MDR)
