HSS Semangat

Bangun Ekosistem Antikorupsi, Bupati HSS Komitmen Lima Komponen

Bupati HSS Syafrudin Noor memaparkan implementasi indikator Kabupaten Ber-Aksi di hadapan tim penilai KPK RI. (npm)

HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), mengikuti penilaian percontohan kabupaten berani berantas korupsi (Ber-Aksi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) tahun 2026.

Bupati HSS Syafrudin Noor, didampingi Wakil Bupati Suriani, Sekretaris Daerah Yustan Azidin, dan Inspektur Kiki Rachmawati sebagai moderator, memaparkan terkait implementasi antikorupsi, Selasa (3/11/2026).

Tim penilai terdiri KPK RI, Kemendagri RI, Kemenpan RI, Kemenkeu RI, BPKP Provinsi Kalsel, Inspektorat Provinsi Kalsel, dan Ombudsman RI.

Bupati HSS Syafrudin Noor menyebutkan, ada lima komponen utama dalam komitmen menjadi Kabupaten Ber-Aksi.

Pertama, penguatan kualitas pengawasan.

Wabup HSS Pantau Layanan Penyeberangan Gratis di Lokasi Tanah Amblas

“Kami memperkuat peran Inspektorat Daerah melalui Piagam Pengawasan Intern, pedoman pembinaan dan pengawasan, serta program kerja pengawasan. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada pemeriksaan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan dan konsultansi kepada perangkat daerah, penyuluhan, pendampingan, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” jelas Syafrudin Noor.

Selain itu, memperkuat saluran pengaduan melalui regulasi dan SOP, serta evaluasi penanganan pengaduan.

Pengendalian gratifikasi terus diperkuat melalui optimalisasi UPG, pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK. Sosialisasi larangan gratifikasi secara berkala dan masif, serta penyusunan rencana tindak pengendalian risiko kecurangan.

Komponen ke dua, penguatan kualitas pelayanan publik. Yakni, adanya Mall Pelayanan Publik, mendorong digitalisasi pelayanan, menghadirkan pelaksana pelayanan yang cakap dengan sarana pendukung yang inklusif dan nyaman.

Komponen ke tiga, peningkatan budaya kerja antikorupsi,

Bupati HSS Pastikan Penanganan Jalan Amblas dan Bawa Bantuan Tanggap Darurat

Syafrudin mengatakan, internalisasi budaya kerja dan kedisiplinan dilaksanakan dan didukung oleh alat kerja penegakan disiplin berbasis digital seperti Smart Presensi, Geotagging Absensi, serta aplikasi E-Kinerja.

“Kami melaksanakan survei keteladanan dan kepemimpinan sebagai salah satu indikator penerapan nilai integritas oleh pimpinan, yang hasilnya ditindaklanjuti melalui rencana aksi perbaikan,” terangnya.

Di samping itu, kebijakan penghargaan dan sanksi diterapkan, untuk mendorong aparatur berprestasi, sekaligus memastikan pelanggaran disiplin ditangani sesuai ketentuan. 

Pemkab HSS memanfaatkan aplikasi e-Kinerja, serta Penilaian ASN BerAKHLAK, dan Data Hukuman Disiplin, sebagai alat kerja utama untuk menilai pemberian penghargaan sekaligus mencatat setiap pelanggaran.

“Kami secara konsisten memberikan dan mempublikasikan penghargaan kepada ASN berprestasi, khususnya mereka yang melahirkan inovasi berdampak nyata bagi masyarakat, menjadi role model, serta aktif mendorong pencegahan korupsi. Pemberian apresiasi ini disebarluaskan secara terbuka di media sosial dan kanal publikasi resmi sebagai motivasi bersama dalam memperkuat budaya kerja antikorupsi,” jelasnya.

Hj Tata Hibur dan Beri Semangat Anak-anak yang Rumahnya Terdampak Tanah Amblas

Komponen keempat, peningkatan peran serta masyarakat.

“Kesadaran dan peran serta masyarakat ditingkatkan melalui sinergi sosialisasi dan penguatan budaya integritas bersama organisasi kemasyarakatan, diantaranya sinergi pencegahan korupsi bersama UP3, serta kolaborasi bersama Tim Penggerak PKK melalui program Gerakan Keluarga Berintegritas (GAGATAS), yang dipadukan dengan pelibatan kreatifitas masyarakat dan Sineas Muda lewat Lomba Video Antikorupsi,” ungkap Bupati HSS.

Komponen terakhir, pemanfaatan kearifan lokal untuk membangun budaya integritas yang berkelanjutan.

Ia menuturkan, implementasi sub-indikator pelestarian seni dan budaya lokal dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, integrasi kegiatan dalam Kalender Event Seni Budaya, pelaksanaan festival dan kegiatan budaya lokal.

Syafrudin Noor menegaskan, berkomitmen terus berupaya membangun ekosistem antikorupsi. (npm)