HULU SUNGAI SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menggelar rapat paripurna, Rabu (7/10/2026).
Wakil Bupati (Wabup) HSS Suriani, mewakili Bupati Syafrudin Noor, membacakan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD HSS atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS M Kusasi, didampingi Wakil Ketua I Husnan, dan dihadiri sejumlah anggota.
Wabup HSS Suriani mengungkapkan, Pemkab mengakomodir pembiayaan proses penyelenggaraan Pilkades yang akan datang.
Biaya akan diakomodir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping APBDes.
Menurutnya, pembiayaan dari pemerintah daerah menjadi salah satu langkah untuk menjaga proses pemilihan tetap adil dan transparan.
“Langkah ini diambil untuk meminimalisir berbagai bentuk kecurangan, khususnya praktik politik uang di antara para kontestan calon kepala desa. Salah satu upayanya adalah meniadakan biaya administrasi atau pembiayaan pendaftaran, sehingga tidak ada alasan pembenaran terkait penarikan dana. Kami juga memastikan seluruh persyaratan calon tetap selaras dan tidak melangkahi aturan yang lebih tinggi,” jelas Suriani.
Sementara Ketua DPRD HSS HSS Ahmad Fahmi menyambut positif, rencana penggunaan APBD untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkades.
“Kami sangat mendukung penuh penggunaan APBD untuk pembiayaan Pilkades. Dengan ditanggung daerah, setiap warga yang berpotensi dan memiliki kapasitas memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon kepala desa tanpa terhalang kendala finansial,” ucap Fahmi.
Sedangkan untuk peraturan lebih rinci, nanti kita akan dibahas dalam tahapan rapat berikutnya. (npm)
